Minggu, 27 Maret 2011

Pimpinan SKPD di Labusel Mengaku Dipungli

 Kotapinang.- Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengaku dikutip pungutan liar (pungli) oleh oknum Inspektorat Propinsi Sumatera Utara (Propsu). Saat ini tim Inspektorat Propsu berjumlah enam orang berada Labusel disebut melakukan pembinaan.
Informasi yang dihimpun MedanBisnis, jumlah setoran yang dikenakan pada masing-masing SKPD bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp100 juta sebagai kompensasi tidak dipermasalahkannya berbagai persoalan masing-masing SKPD.

Sejak Rabu (23/3) siang hingga menjelang sore sejumlah SKPD mendatangi hotel terkemuka di daerah itu untuk menyetorkan uang. Begitu juga pada Kamis (24/3) malam, sejumlah SKPD masih mendatangi tempat itu untuk memberikan setoran. "Kalau uangnya nggak pas mereka nggak terima," kata sumber.

Hingga saat ini, lanjutnya, masih ada beberapa SKPD yang belum menyetorkan uang karena jumlah yang diminta terlalu besar sedangkan APBD 2011 belum turun, sehingga beberapa SKPD minta waktu untuk memenuhi permintaan tersebut.

Mirisnya, bukan kali ini saja aksi yang dilakoni tim Inspektorat Propsu. Pada tahun 2010 lalu, tim Inspektorat juga meminta SKPD menyetorkan uang, namun jumlahnya rata-rata Rp5 juta. "Tahun lalu masih kecil, mungkin karena belum banyak masalah," sebutnya.

Salah seorang tim Inspektorat Propsu, Rahmat Syafii ketika dikonfirmasi melalui telepon, Minggu (27/3) membantah. Menurutnya informasi itu tidak benar sebab kedatangan mereka ke Labusel hanya menjalankan tugas pembinaan. "Itu nggak benar, selama dua minggu di Labusel untuk menjalankan tugas," katanya.

Menurut Rahmat, SKPD mendatangi mereka ke hotel hanya untuk mengantarkan berkas-berkas bukan memberikan uang. Sebab mereka tak ingin mengganggu tugas SKPD jika harus mengambil berkas-berkas tersebut di kantor masing-masing SKPD.

"Kita pun tak mau kalau sampai mengganggu, makanya mereka mengantar berkas ke hotel di saat jam kerja lowong," kata Rahmat yang saat di telepon mengaku sudah berada di Medan.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Propsu Nurdin Lubis yang juga dikonfirmasi melalui seluler tentang ulah anak buahnya itu juga membantah. Menurutnya, tim Inspektorat memang berada di Labusel untuk melakukan peninjauan. Namun tim tidak dibenarkan melakukan pungutan apapun. "Ah mana ada itu, kalau jumlahnya sebesar itu udah sudah banyaklah uang kami," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, SKPD tidak mungkin memiliki dana tersebut karena hingga saat ini, dana APBD belum turun. "Lagian dari mana duitnya? APBD sampai kini kan belum turun," kata Nurdin..(MB)

Dunia Kesehatan Labusel Mati Suri


Kotapinang-Masyarakat Labusel boleh berbangga  dengan kepemimpinan H Wildan Aswan Tanjung yang dinilai sangat disiplin dan bermotivasi. Program yang selalu dipaparkannya menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.

Namun permasalahan tetap terjadi, walaupun sudah menjadi luka sebelumnya dan bukan bawaan sang pemimpin yang telah duduk saat ini. Tapi hal tersebut menjadi Perkerja Rumah (PR) yang harus segera disikapi dengan cepat dan lugas.

Tidak ada yang salah dalam statement H Wildan Aswan Tanjung ketika menyatakan perlunya perombakan dan mutasi di jajarannya beberapa waktu lalu. Namun hal ini berimbas kepada kepala SKPD yang baru dan secara tidak langsung terkena efek atau dampak dari kepala SKPD sebelumnya.

Kurangnya rasa tanggung jawab pejabat terdahulu membuat program kesehatan menjadi porak poranda. Tahun 2010 yang lalu, Dinas Kesehatan Labusel mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.

Adanya konflik antara atasan dan bawahan membuat terhambatnya beberapa program kesehatan kepada masyarakat. Namun tetap saja Pjs Bupati Labusel pada waktu itu tak mampu mengatasi persoalan yang terjadi. Akhirnya dampak persoalan tersebut berimbas untuk program saat ini.

Salahsatu hal yang paling menyedihkan adalah kurangnya partisipasi dan kepedulian para pejabat sebelumnya terkait tentang penggunaan anggaran khusus buat rakyat kecil di bidang pelayanan kesehatan.

Bisa dikatakan dunia kesehatan  di Labusel sedang mengalami mati suri. Hal itu bukan tanpa fakta dan wacana untuk menghingar-bingarkan keadaan. Akan tetapi dunia kesehatan sebagai tonggak dasar dalam pembangunan kini mulai digelontori sikap tak peduli oleh pihak yang terkait.

Bukti nyata lemahnya penunjang kesehatan masyarakat dapat dilihat dari perkembangan dunia kesehatan di Labusel selama 2 tahun pemekaran. Tak ada yang khas atau bisa dikatakan nilai merah tetap tercatat.

Sarana dan prasarana yang telah dianggarkan selama dua tahun berturut-turut menjadi sebuah tanda tanya dan kecurigaan bahwa ada yang salah dalam pelaksanaannya.

Adanya alat kesehatan yang tidak dapat digunakan sama sekali dan bisa dikatakan hanya sebagai pajangan semata di sebuah Puskesmas. Bayangkan saja, berapa gepok uang yang dikeluarkan untuk menebus alat kesehatan tersebut. Sementara fungsi utamanya tidak dapat dirasakan masyarakat kecil.

Beberapa pekan yang lalu, sejumlah wartawan menemukan obat-obat dan alat pendukung kesehatan yang dibuang percuma tepat di belakang Puskesmas Kota Pinang Labusel. Tudingan pun bermunculan.

Dengan serta merta, pihak yang merasa tersudut mencoba membela diri bahwa temuan sejumlah wartawan tersebut sudah mengalami kedaluwarsa. Ironis memang, selaku pejabat yang sering menerima sejumlah peraturan baik Keputusan Menteri, Surat Edaran, peraturan lainnya tentang segala kegiatan di bidang kesehatan tidak memahami apa yang terjadi.

Mari kita mengulas kembali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar.

Batas kedaluwarsa pada saat diterima oleh panitia penerimaan minimal 24 (dua puluh empat) bulan kecuali untuk vaksin dan preparat biologis yang memiliki ketentuan kedaluwarsa tersendiri, memiliki sertifikat analisa dan uji mutu yang sesuai dengan nomor batch masing-masing produk.

Obat-obatan yang ditemukan sejumlah wartawan tersebut disinyalir masih berusia di bawah 24 bulan. Mari kita menghitung waktu pelaksanaan pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Labusel.

Pengadaan Alkes pertama yaitu bulan September tahun 2009. Jika kita kalkulasi hingga saat ini (Maret 2011) usia Alkes atau Obat-obatan tersebut masih 19 bulan.

Jelas ada yang tak wajar dalam penerimaannya pada waktu lalu. Apakah petugas penerima barang tidak mengecek masa edar barang yang diserahkan rekanan kepada Dinas Kesehatan. Atau ada udang di balik batu, diduga barang (Alkes dan Obat-obatan) yang diadakan pihak rekanan sudah mendekati masa kedaluwarsa.

Tulisan ini bukan bermaksud menghakimi beberapa pihak yang gerah dengan tudingan, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan Labusel  untuk menggambarkan kepada masyarakat apa yang terjadi di dunia kesehatan Labusel. .(HG)

Senin, 21 Maret 2011

Dana Klaim Kacamata DPRD Labusel Terancam Tidak Cair


Kotapinang- Dana klaim kacamata milik 17 anggota DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel) senilai Rp 1,3 juta per orang terancam tak dapat dicairkan. Pasalnya, pihak optic penyedia kacamata bukan pemenang tender Asuransi Kesehatan (Askes) Bumida.
Informasi yang dihimpun, total dana yang hendak digunakan mencapai  Rp 22,1 juta. Kepada MedanBisnis, Minggu (13/1), anggota DPRD Labusel dari Partai Bulan Bintang (PBB), Jappar Sidik Nasution menyebutkan, penyediaan kacamata anggota DPRD tidak dapat dipisahkan dari Askes.

“Bila pihak Asuransi Bumida tidak bertanggungjawab terhadap efek samping penggunaan kacamata dari Optik Nasa, jadi kalim dana tersebut agar tidak dicairkan oleh pihak Asuransi Bumida,” kata Jappar Sidik Nasution.

Bila dana tersebut dicairkan pihak Asuransi Bumida, maka, efek samping penggunaan kacamata dari Optik Nasa harus ditanggungjawabi pihak Askes Bumida selaku pemenang tender.

Supervisor Optik Nasa Yanti, ketika dikonfirmasi melalui seluler menyebutkan, pengelolaan kacamata anggota DPRD dapat dikelola perusahaan yang bukan provider dari Askes pemenang tender.

“Pengelolaan kacamata anggota DPRD, dapat dikelola perusahaan yang bukan provider dengan sistem rembursment,” kata Yanti.

Saat melakukan penawaran dengan anggota DPRD, lanjut Yanti, ia tidak hadir. Sehingga, ia tidak mengetahui pasti perihal adanya indikasi pengatasnamaan asuransi agar anggota DPRD melakukan pemesanan kacamata kepada Optik Nasa.

“Mungkin saat ditanya, anggota saya terburu-buru menjawabnya,” sebut Yanti, seraya menyebutkan, dua nama anggotanya, Eko Supriadi dan Tono yang melakukan penawaran kacamata kepada pihak DPRD.

Adanya permintaan anggota DPRD terhadap pihak Askes Bumida untuk tidak mencairkan klaim pihak Optik Nasa, membuat Yanti terkejut. Sebab, menurut Yanti, penyediaan kacamata anggota DPRD Kabupaten Labusel bukan  baru kali ini dilakukan.

Sepengetahuannya, klaim penyediaan kacamata anggota DPRD Labusel pada tahun 2010 yang  dikelola optic lain bukan provider pemenang tender,  namun berjalan dengan lancar.

“Kacamata anggota DPRD dapat disediakan pihak yang bukan provider asuransi pemenang tender dengan pola rembursment. Apa alasan pihak Asuransi Bumida tidak mencairkan dana penyediaan kacamata dari kami. Padahal kami akan bertanggungjawab bila ada efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan kacamata yang kami sediakan,” ucap Yanti.

Wakil Ketua I DPRD Labusel, Rahmadi SE, menyebutkan, pengadaan Askes DPRD Labusel baru sekali dilaksanakan menggunakan anggaran 2010. “Pengadaan Asuransi Kesehatan DPRD dilaksanakan akhir tahun lalu

Askes DPRD Labusel Rp 484 Juta


Kotapinang- Asuransi kesehatan (askes) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggunakan APBD TA 2010 senilai Rp 484 juta selama 365 hari terhitung penandatanganan kontrak 21 Desember 2010.
Hal tersebut dikatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksanaan tender proyek Askes DPRD Labusel, M Ali, Rabu (16/3). ”Pelaksanaan tender proyek askes  DPRD telah kita laksanakan tahun lalu  diikuti 4 perusahaan. Namun, saat memasukkan penawaran, 1 perusahaan tidak turut dan dinyatakan gugur,” kata M Ali kepada MedanBisnis di ruang kerjanya, Kantor Panwaslukada, di Jalan Kalapane, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Labusel.

Perusahaan yang mendaftarkan diri mengikuti  pelelangan, yaitu PT Asuransi Bumida, PT Asuransi Takapul, PT Jasindo dan PT Bumi Asri. Namun, saat tahapan lanjutan, PT Asuransi Bumi Asri tidak memasukkan penawarannya sehingga dinyatakan gugur.

Ia menjelaskan, dalam pengelolaan askes DPRD, pihak perusahaan asuransi menunjuk provider, yakni rumah sakit. ”Syarat mengajukan klaim dana adalah memiliki surat rujukan dari dokter,” jelas M Ali.

Sehingga, bila anggota DPRD memeriksakan kesehatan di luar provider perusahaan asuransi, pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan tersebut didahulukan anggota DPRD bersangkutan.
Setelah itu, anggota DPRD baru mengajukan klaim ke pihak perusahaan asuransi. ”Untuk mendapatkan pemeriksaan gratis, maka anggota DPRD harus memeriksakan kesehatannya ke provider perusahaan asuransi,” jelasnya.

Sebelumnya, salahseorang anggota DPRD Labusel, Jappar Sidik Nsution meminta kepada pihak Asuransi Bumida untuk tidak mencairkan dana klaim yang diajukan oleh pihak Asuransi Optik Nasa yang bukan sebagai provider karena pihak Asuransi Bumida tidak akan bertanggungjawab bila terjadi efek samping yang ditimbulkan kacamata dari Optik Nasa(MB)

Wildan Aswan Tanjung dan Maslin Pulungan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labusel priode 2011-2016


Kotapinang-SLOGAN ‘Siap Menang, Siap Kalah’ yang digembar-gemborkan sembilan pasangan calon Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) pada Pemilukada Labusel 2010 lalu ternyata hanya lips service. Terbukti, pelantikan Wildan Aswan Tanjung dan Maslin Pulungan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labusel priode 2011-2016 tak dihadiri seorangpun calon bupati yang kalah dalam perhelatan politik pertama kalinya di Labusel tersebut.
Iring-iringan kendaraan Jumat (11/2) sekira pukul 8.00 WIB terlihat mulai ramai menuju kawasan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perkebunan PTPN3, Kebun Sisumut, Kotapinang. Mulai dari pintu masuk kawasan hingga ke aula karyawan perkebunan tempat digelarnya paripurna istimewa pelantikan orang nomor satu di Labusel itu terlihat papan bunga berisi ucapan selamat berjajar memanjang.
Meski masih pagi, namun kursi yang tersusun rapi di luar gedung mulai terisi penuh. Di dalam aula, sejumlah panitia kegiatan dan anggota DPRD Labusel sudah bersiap-siap untuk menggelar kegiatan sakral lima tahunan tersebut. 60 menit berikutnya, kegiatan yang dinantipun dimulai. Seluruh anggota DPRD beserta sejumlah undangan VVIP yang akan mengikuti paripurna pun telah duduk manis di kursinya masing-masing. Di barisan paling depan duduk berhadapan dengan para undangan adalah pimpinan DPRD Labusel yakni Ferry Andika Dhalimunthe, H Zainal Harahap, dan Rahmadi. Sementara Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho duduk tersendiri di ujung barisan pimpinan DPRD tersebut sambil sesekali melempar senyum kepada undangan yang hadir.
Di bangku calon bupati yang ambil bagian pada Pemilukada lalu hanya terlihat Ny Henny Suharsi, beliau adalah salah satu kandidat calon wakil bupati yang harus mengakui keunggulan pasangan Wildan-Maslin pada Pemilukada yang berlangsung dua putaran tersebut. Sementara delapan calon bupati lainnya memilih tak menghadiri kegiatan itu. Padahal, menurut panitia, undangan telah diberikan kepada mereka.
‘Tok’ suara ketukan keras dari palu kayu yang dipukulkan Ketua DPRD Fery Andika Dalimunthe menandakan sidang tersebut telah dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, Sekretaris DPRD Labusel Naga Parlaungan Lubis membacakan SK Mendagri No. 131.12/60 tahun 2011 dan SK No. 132.12/61 tahun 2011 tentang pengangkatan Wildan dan Maslin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labusel untuk lima tahun ke depan.
Usai pembacaan SK, Wagubsu Gatot Pujo Nugroho mengambil posisi di depan meja sidang yang kemudian diikuti Wildan dan Maslin berdiri dihadapannya. Seorang petugas kemudian meletakkan kitab suci Al Quran di atas kepala mereka. Saat itu Gatot mengambil sumpah jabatan keduanya sekaligus melantik mereka sebagai kepala daerah pertama Labusel dari hasil Pemilukada.
Usai melantik, Gatot Pujo Nugroho kemudian menyampaikan amanahnya. Beliau berpesan agar membenahi infrastruktur pedesaan. Karena Labusel merupakan kabupaten yang cukup banyak desa. Maka Bupati dan wakil bupati yang baru dilantik, agar diperhatikan permasalahan pembangunan infrastruktur. “Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur sosial keberagamaan masyarakat, melalui rencana pemmbangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” ujar Gatot dalam sambutannya.
Karena menurut Gatot, melalui pembangunan infrastruktur tersebut, maka akan dapat memberikan sejumlah multiplayer effect yang menguntungkan masyarakat. Tidak hanya akan membantu peningkatan pembangunan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. “Saya berkeyakinan, mimpi masyarakat Labuhan Batu Selatan akan dapat lebih cepat terwujud, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Labusel saat ini,” tuturnya.
Pada proses pembangunan infrastruktur sosial keberagamaan, tambah Gatot, Bupati dan Wakil Bupati harus tetap melihat keanekaragaman etnis, suku dan agama di Labusel saat ini, sebagai modal dasar, untuk menciptakan pembangunan yang lebih bagi masyarakat ke depannya. “Karena Sumut harus maju dan sejahtera, dibingkai dalam harmoni keberagaman,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan, Fery Andika, dalam penutupan sidang paripurna pelantikan tersebut menekankan, agar Bupati dan Wakil Bupati terpilih segera melakukan perubahan dan perbaikan di kabupaten Labusel. Karena salah satu tujuan utama pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan di daerah.
Pelantikan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Labuhan Batu Selatan yang tidak digelar di gedung DPRD Labusel. Melainkan menggunakan Balai Karyawan PTPN III Kebun Sisumut Kota Pinang, karena gedung DPRD Labusel diperhitungkan masih sangat terbatas untuk menampung jumlah tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan acara pelantikan tersebut.
Selain Wakil Gubernur Sumut, acara tersebut juga dihadiri jajaran pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Antara lain, Asisten Tata Pemerintahan Hasiholan Silaen, Kesbanglinmas, Bukit Tambunan dan Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga pengurus DPP PAN, Kamaluddin Harahap, Wakil Ketua DPP PAN, Drajat Wibowo dan, Ketua DPW PAN Sumut Onden,  Ketua PAN Labusel Anang Anas Azhar beserta jajaran pengurus wilayah dan daerah. Berikutnya Sekretaris Umum DPW PKS Sumut, Satrya Yudha Wibowo, Ketua Demokrat Sumut, HT Milwan,  dan sejumlah pengurus partai politik lain.
Sementara di luar gedung, masyarakat undangan juga memadati halaman Balai Karyawan PTPN III tersebut, antusias mengikuti seluruh proses pelantikan, di kursi-kursi dan tenda yang telah disediakan panitia, mengelilingi gedung utama yang digunakan untuk penyelenggaraan sidang paripurna pelantikan yang dibuka untuk umum. Secara keseluruhan, acara pelantikan tersebut berlangsung lancar dan aman, sesuai rencana. (berbagai sumber

Anggota DPRD Sumut Pembangunan Rel Kereta Api ke Kotapinang


Kota Pinang- Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) melalui Dinas Perhubungan didesak membangun akses infrastruktur rel kereta api menuju Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Sebab, jika hal itu dilaksanakan maka berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara, H Isma Padli Ardya Pulungan . Pada saat itu anggota Fraksi Golkar ini sedang bertolak kembali ke Medan menggunakan transportasi kereta api setelah berkunjung ke Kota Pinang, Labusel dalam rangka silaturrahmi dengan masyarakat.

"Kita mendesak Pempropsu dan Dinas Perhubungan agar segera membangun rel kereta api dan membuka akses seluas-luasnya transportasi massal tersebut menuju Kota Pinang agar melancarkan roda perekonomian masyarakat," tegas Isma.

Dia menambahkan, saat ini rute perjalanan kereta api hanya sampai di Rantau Prapat Labuhanbatu. Sementara transportasi massal itu sangat dibutuhkan masyarakat Kota Pinang, karena selain tarifnya terjangkau kereta api juga nyaman bagi keluarga yang hendak bepergian.

Maka itu, lanjut Isma, pembangunan rel kereta api merupakan program yang harus disegerakan. Sebab, jangan sampai rel kereta api yang sudah ada saat ini tidak bisa dikembangkan, apalagi rel kereta api yang  belum ada.

Jika diperlukan, pembangunan rel kereta api nantinya tidak hanya sampai di Kota Pinang, tetapi hingga Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas (Palas). "Jangka panjangnya rel kereta api sampai ke Sibuhuan agar masyarakat di sana juga bisa menggunakan transportasi masal ini," ucapnya.

Di samping itu, dengan pembangunan rel kereta api tersebut juga berdampak positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari angkutan hasil bumi seperti kelapa sawit dan lainnya.

"Tidak hanya Pempropsu dan Dinas Perhubungan saja yang harus memikirkannya, tetapi seluruh instansi terkait juga pemerintah kabupaten juga harus mengambil langkah - langkah yang konkrit dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat,"  jelas Isma yang berasal dari Dapem V, Labuhanbatu, Labusel dan Labura ini.

Disisi lain, Isma juga menyoroti dengan ketidaknyamanan perjalanan penumpang kereta api saat tiba di stasiun Aek Loba, Asahan. Saat itu penumpang mengeluhkan bau tak sedap yang dihasilkan dari limbah pabrik sawit diduga dibuang di Sungai Aek Loba.(sumber MB)

Bupati Labusel Pimpin PAN Gantikan Anang Anas Azhar

Kotapinang- Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Wildan Aswan Tanjung  terpilih secara aklamasi menjadi  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Labuhanbatu Selatan (Labusel), periode 2011-2016, untuk menggantikan Anang Anas Azhar yang masa kepemimpinanannya sudah berakhir.
Terpilihnya Wildan Aswan Tanjung  dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-1 PAN Labusel, Minggu (19/2) di Aula Perumahan Bukit Mas, Kotapinang dinilai dapat membawa  oftmisme akan berhasil membesarkan partai berlambang matahari tersebut.
Proses pemilihan Wildan diawali ketika dalam Musda yang dihadiri seluruh pengurus DPD PAN Labusel dan Isfan Fachrudin mewakili Ketua dari utusan DPW PAN Sumut dinyatakan lima perwakilan DPC PAN se-Labusel memberikan pandangan  bahwa sebagai calon tunggal yang akan menduduki kepemimpinan PAN jatuh kepada bupati yang baru dilantik tersebut. Seluruh perwakilan DPC mengusulkan dan memberikan dukungan kepada Wildan untuk memimpin PAN Labusel menggantikan Anang Anas Azhar.
Karena mayoritas peserta memberikan dukungan untuk Wildan, akhirnya Musda memutuskan pemilihan secara aklamasi. Tawaran tersebut diterima oleh peserta Musda, sehingga tidak dilakukan pemilihan lewat pemungutan suara. H Mustafa Kamal yang semula digembar-gemborkan akan mencalonkan diri urung merealisasikan niatnya.
“Pemilihan dilakukan cukup cepat karena aklamasi. Usai melakukan laporan pertanggungjawaban lalu dilakukan pemilihan dan semuanya sepakat mencalonkan Pak Wildan. Semoga ini menjadi titik awal terbangunnya kebersamaan untuk memajukan PAN di Labusel,” kata Ahmad Hidayat Ritonga Ketua Panitia Musda.
Wildan juga juga diberikan mandat oleh peserta Musda sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan PAN Labusel untuk lima tahun ke depan.
"Beliau juga terpilih sebagai formatur untuk menyusun kepengurusan. Setelah disusun, kepengurusan ini akan dikukuhkan untuk kemudian menjalankan visi-misi bersama ketua terpilih," katanya.
Sementara itu, setelah terpilih menjadi Ketua PAN Labusel Wildan  mengatakan, tekadnya ingin memperkuat struktur dan konsolidasi internal agar bisa menjalankan program kerja telah disusun. Dia juga minta kepada kader PAN harus benar-benar menjunjung etika dalam berpolitik.
“Tugas yang diembannya sebagai Ketua Partai  adalah  sangat berat,” kata Wildan dalam sabutannya.
Selain itu Wildan menargetkan  perolehan suara 5 tahun mendatang, partainya  minimal 6 kursi dan maksimal 12 kursi  bakal menduduki gedung DPRD dari satu kursi yang ada sekarang ini.
Terpisah, Anang Anas Azhar ketika dimintai tanggapannya mengatakan, dirinya sangat oftimis dengan terpilihnya Wildan menjadi Ketua DPD PAN  Labusel, periode 2011-2016.
“Saya optimis dengan kepemimpinan Wildan Tanjung dan apa yang disampaikannya karena kekuatan penuh mesin politik ada ditangannya,” tegasnya. (sar-sin)