Di Dinas Pendidikan Labusel - Honorer ke PNS Rp7,5 Juta

Kotapinang-Pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan Labusel disinyalir dijadikan ajang pungutan liar. Satu orang dikenakan Rp7,5 juta.


Hal itu terungkap setelah beberapa guru honorer yang telah berkerja lebih kurang 5 tahun dan bakal diangkat menjadi PNS mengeluhkan adanya kutipan yang diberlakukan kepada mereka. 

“Kami diminta untuk memberikan uang sejumlah Rp7,5 juta dengan alasan un­tuk uang terima kasih, bang,” ujar salah seorang guru yang tak mau disebutkan identitasnya. Uang itu diberikan ke salahseorang guru honorer berinisial AH.

Informasi yang dihimpun Jurnal Medan menyebutkan. jumlah calon PNS dari guru honorer yang dikenakan biaya berjumlah 56 orang, dan yang sudah menyetor 30 orang atau sekitar Rp. 225.000.000.

AH, guru honorer yang bertugas di salahsatu sekolah swasta di Labuhanbau Selatan (Labusel) tidak menampik akan kabar tersebut. “Saya me­ngakui bahwa saya yang mengum­pulkan dana dari 56 orang guru honorer, dan baru 30 orang yang menyetor kepada saya,” jelas AH pada Jurnal Medan.

Saat ditanya jumlah dana yang disetor para calon honorer kepadanya. AH menyebutkan bahwa dana yang disetor Rp7,5 juta dan rencananya dana ter­se­but akan diberikan kepada se­jumlah oknum pegawai di Dinas Pendidikan serta Ins­pektorat dan BKD Labusel.

“Dana itu sudah saya terima dan belum saya serahkan,” jelasnya sembari berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada teman-teman guru yang sudah menyetor kepa­danya bila hal ini menjadi masalah.

Saat ditanya kepada siapa akan disetor, AH menolak memberitahu. Bahkan dia sempat meminta dan memberikan sejumlah amplop yang berisikan sejumlah uang agar permasalahan tersebut tidak diterbitkan. Namun ditolak dan mengembalikan amplop yang ditinggalkan AH.

Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan Drs Rajo Makmur Siregar ketika dikonfirmasi membantah kabar tersebut dan menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui adanya pungli terhadap pengangkatan tenaga honorer tersebut.

“Setahu saya dinas Pen­di­dikan hanya tempat saluran berkas mereka, sama sekali tidak ada kekukatan untuk menetapkan lulus atau tidak, maka tidak ada alasan dinas Pendidikan meminta sejumlah uang,” sebutnya via seluler, Kamis (14/4).

­Anggota DPRD Labu­han­batu Selatan Hasra­ruddin Nur Daulay kepada Jurnal Medan menjelaskan, dugaan pungli tersebut harus segera diperiksa oleh penegak hukum. “Kami akan segera memanggil dinas Pendidikan Labusel, karena hal itu sudah mencoreng dunia pendidikan. Dan saya berharap agar H Wildan Aswan Tanjung sebagai Bupati agar segera menindak bawahannya,” ujar Has sapaan akrabnya.(jurnal  medan)