Proyek Tander di Pemkab Labusel Sarat Korupsi

Kotapinang-Praktik korupsi masih sulit dihapuskan. Bahkan, faktanya korupsi  masih merajalela terutama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dibu­tuhkan kerja sama masyarakat untuk mengawasinya. Politisi wanita dari Partai Demokrat, Fajariyah Siregar SAg ketika ditemui disela-sela undangan acara sosialisasi transparansi membangun daerah di Rantauprapat, Sabtu (4/6) selama ini, bagi- bagi proyek (arahan untuk jadi pemenang, red) bukan hal asing bahkan sering terdengar dalam pelaksanaan.

Pengadaan Barang dan Jasa di setiap tahunnya. Bahkan, kata dia, praktik bagi-bagi proyek disinyalir menjadi sebuah pemasukan khusus bagi Kepala Daerah untuk me­nambah pundi pundi ke­ka­yaannya.

“Namun kali ini berbeda, saya mulai mengapresiasi kinerja Bu­pati Labusel yang mulai trans­paran mengelola anggaran. Hal itu terlihat  dalam pelaksanaan tender proyek 2 (dua) SKPD  baru-baru ini, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkerjaan Umum,” kata Fajariyah.

Diakui, pihaknya sering me­mantau dan mengambil sampel  dengan melakukan audiensi ke beberapa kontraktor.

“Apakah pelaksanaan Penga­daan Barang dan Jasa di Labu­han­batu Selatan ada terindikasi intervensi dari Kepala Daerah atau sejumlah pejabat, namun jawaban yang saya terima cukup membuat saya terperanjat bahwa proyek arahan yang santer digembar-gemborkan ditengah-tengah masyarakat Labusel tidak berlaku sama sekali pada pelaksanaan kali ini.

Hal yang lebih mengejutkan lagi adanya ungkapan dari panitia yang mengatakan H Wildan Aswan Tanjung sebagai Bupati Labusel tak ingin pelaksanaan tender dipenuhi kecurangan, apabila ditemukan adanya permainan.

Maka seluruh panitia harus siap menerima sanksi berat sebagai konsekwensinya,”  puji Fajariyah.
Disebutkan, organisasi mas­yarakat sipil, jurnalis media massa cetak dan elektronik, organisasi sosial, keagamaan, masyarakat /lembaga akademik, kaum profesional, pranata tradisional/adat, forum warga dan sebagainya merupakan komponen masyarakat sipil yang seyogianya harus turut berperan dalam pengembangan menanggulangi penyakit korupsi. “ Peran aktif masyarakat Labusel dalam pengawasan diharapkan bias mencegah berkembangnya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek itu, menekan sekecil mungkin peluang resiko korupsi.”

Sementara itu Kabag Humas Pemkab Labusel, H Milhan Harahap SIp, Sabtu (4/6) kepada Jurnal Medan mengatakan Bupati Labusel H Wildan Aswan Tanjung ingin Labusel bersih dari segala praktik KKN.

“Beliau menekankan kepada seluruh panitia lelang agar bekerja maksimal dengan melakukan tender secara jujur dan tidak memihak kepada rekanan manapun.